 |
| Tak Digubris Pemerintah, Korban Banjir Dirikan Tenda di Kantor Bupati Bireuen (Foto:Kabar Bireuen) |
Bireuen - Derita para korban banjir dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen akhirnya meledak menjadi aksi nyata. Puluhan pengungsi mendirikan tenda tepat di halaman Kantor Bupati Bireuen di kawasan Cot Gapu, Kamis (12/3/2026).
Aksi ini bukan sekadar mencari tempat berteduh. Ini adalah bentuk protes keras kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang hingga kini belum juga menyediakan hunian sementara (huntara) bagi para korban banjir yang masih terkatung-katung di tenda darurat.
Dikutip dari Kabar Bireuen, Sekitar pukul 15.00 WIB, para pengungsi datang berbondong-bondong ke pusat pemerintahan kabupaten. Mereka tidak datang sendirian.
Anak-anak, para ibu, hingga kepala keluarga ikut serta, sambil membawa tenda, peralatan memasak, beras, dan bahan makanan seolah siap bertahan lama di depan kantor pemerintah yang selama ini mereka harapkan memberi solusi.
“Kami mendirikan tenda di depan Kantor Bupati karena kami sudah tidak sanggup lagi tinggal di tenda darurat di kampung,” kata Jamilah, salah seorang pengungsi.
Dengan suara penuh kelelahan sekaligus kemarahan, ia menegaskan bahwa warga hanya menuntut satu hal: hak mereka sebagai korban bencana.
“Kami ingin hunian sementara. Kami ingin hak kami diberikan,” ujarnya.
Menurut para pengungsi, kondisi tenda darurat di desa sudah sangat tidak manusiawi. Saat siang hari panas menyengat, sementara ketika hujan turun air kerap masuk karena tenda bocor.
Kekecewaan juga diungkapkan Aspiana, warga yang rumahnya hilang tersapu banjir. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan apa pun.
“Yang masih ada rumah malah dapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak dapat apa-apa,” katanya dengan nada getir.
Ia menegaskan tidak akan pulang sebelum pemerintah memberikan kepastian soal hunian sementara bagi para korban.
Sikap serupa juga disampaikan Badriah. Ia memastikan para pengungsi akan tetap bertahan di depan Kantor Bupati Bireuen sampai tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” tegasnya.
Para warga juga membantah keras pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut masyarakat korban banjir menolak pembangunan huntara.
Suratin, salah seorang pengungsi, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah sekalipun berdialog langsung dengan warga mengenai rencana pembangunan hunian sementara.
“Kami sangat membutuhkan huntara. Pemerintah tidak pernah mendiskusikan dengan kami,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan yang menyebut warga menolak pembangunan huntara adalah tidak benar.
“Yang benar, kami sangat butuh huntara,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, para pengungsi masih bertahan dengan tenda-tenda yang mereka dirikan di area sekitar kantor pemerintahan. Tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan tersebut, namun para korban bencana tetap menolak pergi.
“Kami sudah tidak sanggup lagi tinggal di kampung. Di sini sedikit lebih sejuk karena ada pohon. Kami akan bertahan di sini sampai hak kami diberikan,” ujar seorang pengungsi perempuan.
0Comments